Keterangan Gambar : Arif Harahap ketua LSM KOMPAS (foto : Adi)
MenaraToday.com-Pematang Siantar
Isu-isu mulai santer terdengar di kalangan masyarakat, lembaga sosial kontrol dan tokoh-tokoh penggiat anti korupsi di kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatra Utara bahwa dalam waktu dekat akan ada pengangkatan pejabat Eselon ll di lingkungan Pemerintah kota (Pemko) Pematang Siantar.
Masyarakat dan penggiat anti korupsi mengharapkan Walikota Siantar Hefriansyah bersama jajarannya transparan dalam memilih dan mengevaluasi kandidat-kandidat yang akan diangkat menduduki jabatan-jabatan strategis tersebut serta terlebih dahulu menelusuri rekam jejak (track record) dan pengalaman di bidangnya masing-masing.
Hal tersebut tertuang di dalam PP no 13 tahun 2002 sebagai perubahan atas PP no 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
Arif Harahap, ketua LSM KOMPASS (Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Siantar Simalungun) yang ditemui di salah satu warung kopi di Pematang Siantar angkat bicara menanggapi isu tersebut.
Arif dengan tegas menekankan akan mengawal proses pengangkatan jika hal tersebut benar adanya.
Dia juga berharap agar rekan-rekan media turut serta mengawal prosesnya agar tidak ada indikasi berbau KKN untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
"Dalam waktu dekat ini terdengar isue akan ada pelantikan pejabat eselon II.
Kita meminta walikota Pematangsiantar untuk segera mengevaluasi bila perlu mencopot kepala OPD yang tidak kompeten. Kita juga mengharapkan kepada walikota untuk meletakkan orang yang pernah berproses panjang di dinas-dinas tertentu. Atau yang memiliki keterkaitan dengan bidangnya, karena kepala dinas tanpa bekal pengalaman dan kemampuan di bidangnya, akan kesulitan menjalani tugas pokok dan fungsinya di lapangan.Pejabat yang dipilih sebagai kepala dinas harus mengetahui seluk beluk pekerjaan yang dijalaninya. Kinerja pejabat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan daerah. Jangan karena ada faktor kedekatan atau karena ada upeti yang diterima untuk mengisi jabatan tersebut" sebut Arif dengan nada tegas.
Sekretaris Daerah (Sekda) kota Pematang Siantar, Budi Utari ketika coba dikonfirmasi reporter via seluler, Sabtu (19/1) sekitar pukul 16.10 WIB tidak menjawab panggilan meskipun nada sambung ponselnya terdengar aktif. Pesan singkat yang dilayangkan via SMS juga tidak kunjung dibalas hingga berita ini sampai ke meja redaksi. (Adi/Red)