MenaraToday.com - Cianjur
Lembaga Bantuan Hukum Bravo Komando melakukan audensi dengan para OPD dan beberapa lembaga pemerintah lainnya di aula Kesbangpol Kabupaten Cianjur, Senin (28/1/2019).
Peliknya tugas kepala desa dalam melayani kebutuhan dan keperluan di lingkungan masyarakat yang seringkali terabaikan.
Salahsatunya permasalahan masyarakat yang menjadi pelaku atau korban hukum, yang senantiasa melakukan pengaduan dan meminta penyelesaian perkara tersebut kepada pemerintah Desa 'kepala desa.
Dengan adanya pemerintah Desa, perorangan, baik kepala desa maupun aparatur desa yang tersandung masalah hukum, baik berupa tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya maupun masalah hukum perdata.
LBH Bravo Komando beserta Bandung Lowyers Club Indonesia dan Cianjur Women's Lowyers Club, berinisiatif serta bergerak untuk mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pencegahan tindakan melawan hukum kepada pemerintah Desa se-kabupaten Cianjur.
Dikatakan Soliamin Harahap S.H, yang akrab dipanggil Cokie, dengan adanya gagasan mengenai pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pemerintah Desa se-kabupaten di sambut antusias oleh Kesbangpol dan OPD beserta lembaga pemerintahan lainnya.
"Kepala Kesbangpol beserta jajaran staf dan OPD terkait, menyambut baik mengenai rencana LBH Bravo komando untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada Pemdes se-Kabupaten Cianjur, mengenai tata kelola keuangan desa yang baik dan benar, sehingga aparatur desa tidak menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, melainkan betul-betul untuk kepentingan masyarakat, " kata dia saat ditemui di kantor LBH Bravo Komando di jalan Ir. H. Djuanda Panembong Cianjur, sekira pukul 13.00 Wib, Senin siang.
'Cokie' berharap mudah-mudahan gagasan atau ide yang diajukan oleh LBH Bravo Komando kepada Pemdes se-Kabupaten Cianjur, yang diwakili oleh Kesbangpol bisa direalisasikan dan bisa terlaksana secepat mungkin.
Seperti kita ketahui, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini ada di Kabupaten Cianjur, sudah bukan rahasia umum lagi melainkan, sudah menjadi isu nasional. Maka dari itu, kiranya perlu diadakan pembenahan sistem kerja dan kinerjanya.
Ibarat kata 'kacang lupa kulitnya', sejatinya mereka dipilih oleh rakyat dan harus menjadi penyambung lidah rakyat, sehingga bisa sejahtera, bukan memperkaya diri dan golongan.
Menyikapi hal tersebut Bang-bang Adi S atau mas Beng-beng memaparkan, "untuk pencegahan maraknya korupsi di wilayah Cianjur ini, LBH Bravo Komando mempunyai inisiatif untuk mengadakan pelatihan penyuluhan hukum, yang sekaligus menjadi tutor, yang di mana sasarannya para kepala desa, supaya kedepannya tidak ada yang tersangkut korupsi dana DD, ADD dan bantuan lainnya".
Nah, untuk hal itu, kita sudah mendapat respon baik dari para petinggi negara, pemerintah daerah bahkan dari berbagai elemen masyarakat pun demikian, paparnya.
Lanjutnya, saya mengharapkan semua mau berpartisipasi untuk mengadakan preventif pencegahan, terutama aparat penegak hukum dan lembaga kontrol sosial lainnya, termasuk awak media, harus berperan aktif memberitakannya, supaya kedepannya akan jauh lebih baik, harap mas Beng-beng.
Terakhir ia berpesan," lakukanlah melalui prosedur yang jelas, intinya tidak menyalah gunakan anggaran, digunakannya pun semestinya sesuai dengan yang diharapkan, seperti pembangunan atau di sektor-sektor lainnya yang tepat sasaran, " pungkasnya.
Sementara melalui bagian Kewaspadaan Dini Daerah (KBB) Moch Tantan Rustandi, Kesbangpol Kabupaten Cianjur, menyampaikan, audiensi bersama LBH Bravo Komando, dengan apa yang diajukannya, selaku pemerintahan kami menyambutnya dengan baik.
"Intinya program LBH Bravo Komando kan baik, artinya ingin membantu siapapun yang terjerat hukum. Dalam hal ini, yang dibahas tadi mengenai pendidikan dan pelatihan pencegahan tindakan korupsi kepada pemerintah Desa, berikut kepala desanya. Kendati demikian, tidak hanya itu saja, semua lapisan elemen masyarakat pun, mereka siap membantu," ungkapnya. (Shandi)