Keterangan Gambar : Massa Solidaritas Mahasiswa Asahan menyampaikan orasi di depan kantor DPRD Sumut (Foto : Revanda)
MenaraToday.com - Medan :
Puluhan Mahasiswa Pemuda yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda Islam Pejuang Anti Korupsi (KOMPIPAK) yang terdiri dari Gerakan Muda Pejuang Pembaharuan Sumatera Utara (GMP2SU) Asahan, Ikatan Komunikasi Mahasiswa Asahan ( IKMA), Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) Asahan , Gerakan Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (GEMPAK) Asahan, Gerakan Mahasiswa Pemuda Islam Nusantara (GEMPIN) Asahan melakukan aksi unjuk rasa damai kedua kalinya di depan Kantor DPRD Sumatera Utara terkait adanya dugaan KKN dan Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan
Aksi yang ketiga kalinya dilakukan massa KOMPIPAK ini buntut dari tidak ditanggapinya laporan KOMPIPAK pada aksi unjuk Rasa yang mereka lakukan di Asahan dan Sumatera Utara pada Jumat 11 Januari 2019 yang lalu terkait dengan dugaan Pungli yang harus dibayar rekanan kontraktor kepada Dinas Pekerjaan Umum Asahan, Dugaan Mark Up anggaran pada anggaran-anggaran pekerjaan dibeberapa titik dikabupaten Asahan oleh Dinas Pekerjaan Umum Asahan, Serta Proyek pekerjaan yg diduga penuh dengan unsur KKN karena tidak terpasang Plang Papan Proyek pada kerjaan yang sedang dijalankan.
Massa yang melakukan aksi kedua kalinya di depan Kantor DPRD Sumut kembali meminta kepada DPRD Sumut Perwakilan Asahan agar menolong rakyat dengan membetuk Tim Khusus atau Pengawasan Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Asahan.
"Rakyat sudah menjerit terkesan tidak di perhatikan. Ternyata koruptor yang sudah merajalela di kabupaten Asahan" Ujar Rahman Syahputra Sirait .
Menanggapi para demonstran Perwakilan DPRD Sumut yang juga Sekretaris Komisi A, Muhammad Hanafi Harahap dari fraksi Partai Golkar menanggapi bahwa Persoalan korupsi adalah persoalan yang harus dibasmi oleh semua pihak, oleh semua element masyarakat yang ada di Indonesia ini.
"Sekedar informasi pada hari ini sampai dengan besok kawan-kawan anggota DPRD Sumatera Utara sedang melaksanakan reses di dapil nya masing-masing, Nanti akan kami sampaikan untuk tindak lanjut dari persoalan yang menjadi catatan adk-adk dengan Rapat Dengar Pendapat dengan pihak terkait melalui penjadwalan badan musyawarah DPRD Sumut. Dugaan-dugaan korupsi dan catatan adik-adik tidak sekedar menjadi orasi semata sehingga hanya menjadi narasi narasi “tertentu”
Ingat Kalau hanya mengandalkan DPRD, Aparat kepolisian tapi tidak didukung mahasiswa lengkang ini Negara, jadi kami sangat apresiasi atas upaya adik-adik sekalian. Saya tidak berjanji tapi ini memng tanggung jawab kami. Jika memang dugaan korupsi ini benar maka eksekutor nya adalah polisi, kejaksaan dan Hakim. Kami sama dengan adik-adik sekalian sebagai elemet perwakilan masyarakat. Dan DPRD bukan segala-galanya. Sebagai catatan untuk Generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, Kalo Bung karno dan Bung Hatta diminta hidup dan keluar dari kuburun, mereka akan menyatakan tidak sanggup mengurus Negara ini, kita sudah lari dari cita-cita mereka sendiri, Pancasila sebagai pondasi bangsa dan negara ini sudah kopak kapik. Pancasila Sebagai hulu nya sudah rusak apalagi hilirnya. Kami tunggu dengan segala hormat untuk berdiskusi dengan dialog yang enak. Komisi A DPRD Sumatera Utara" tandas Hanafi.
Mendengar tanggapan tersebut perwakilan massa aksi menyatakan siap menunggu Panggilan Rapat Dengar Pendapat oleh DPRD Sumut.
"Kita akan pantau terus kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan menanti komitmen yang disampaikan" Ujar Rahman.
Merasa puas , massa melanjutkan aksi di Kejatisu , Makopoldasu. (Revanda)