MenaraToday.com - Oku Selatan :
Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke73, Bupati Oku Selatan, Popo Ali bersama Wabup Oku Selatan, Sholehien Abuasir serta pejabat Pemkab Oku Selatan bergabung dengan Korp Kepolisian menggelar upacara HUT Bayangkara yang berlangsung dilapangan Polsek Muaradua, Rabu (10/7/2019).
Dalam Upacara HUT Bayangkara ke 73 Tahun 2019 ini Bupati Oku Selatan, Popo Ali bertindak selaku Inspektur Upacara, diikuti korp Lantas, Shabara Reserse, Intelkam dan Danramil 0403, Ketua DPRD Oku Selatan Satpol PP, Dishub, Organisasi Senkom dan Perwakilan dari Masyarakat
Sesuai dengan pidato Kapolri yang dibacakan oleh Kapolres Oku Selatan,"AKBP AKBP Deni Agung Andriyana mengatakan bahwa kinerja Kepolisian terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain mampu mengungkap berbagai macam jenis kejahatan, seperti Narkoba, siber, perdagangan orang, hingga mengungkap jaringan terorisme. juga berbagai capaian Polri dalam menghadapi Agenda Nasional sepanjang tahun 2018 hingga 2019, mulai dari pengamanan Asean Games di Jakarta, Sumatra Selatan. Jawa Barat, Banten, dan Asean Para Games di Jakarta, IMF Wold Bank Anual Meeting 2018 di Bali, Pilkada Serentak di tahun 2018 di 171 wilayah, tahapan pemilu 2019, Ramadhan dan Idul Fitri 2019 sampai dengan pengamanan bencana di berbagai daerah, Tentunya tidak lepas dari semakin profesionalnya kinerja.
Peringatan HUT Bayangkara terkait erat dengan terbitnya Penetapan Pemerintah NO II Tahun 1946, melalui penetapan tersebut Jawatan Kepolisian Negara semula berada dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri di tetapkan menjadi Jawatan tersendiri yang langsung berada di bawah Perdana Mentri atau Presiden selaku kepala pemerintah, peristita yang terjadi pada 1 juli 1946 tersebut menjadi momentum meleburnya berbagai Elemen Kepolisian ke dalam atau Institusi Kepolisian bersifat Nasional.
Polri saat ini memiliki anggota 446.873 Personel yang terebar di 34 Polda di 34 Provinsi, 461 Polres di 514 Kabupaten/Kota, 4.872 Polsek di 7.201 di Kecamatan
Polri juga mampu meraih prestasi di bidang pelayanan. Hal ini dapat dilihat capaian Predikat Opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan yang diraih Polri selama 6 tahun berturut turut mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2018, peningkatan nilai akuntabilitas pemerintah Polri dari 72,11 di tahun 2017 menjadi 74,08 di tahun 2018. peninkatan indeks Reformasi Birokrasi Polri 73,65 ditahun 2017 menjadi 75,18 di tahun 2018, serta terwujudnya 69 Zona Integritas di lingkungan Polri
"Presiden juga berharap agar untuk ke depannya dalam melaksanakan penegakan hukum lebih profesional. Dan juga terus meningkatkan profesionalitas dalam berbagai bidang, demi mengemban tugas semakin berat" tutup Bupati Oku Selatan (Jamhuri)