MenaraToday.Com - Mesuji :
Tudingan yang dilontarkan kordinator aksi yang mengatasnamakan "masyarakat peduli Mesuji" dinilai sebagian kalangan tidak tepat.
Sebagaimana pemberitaan di beberapa media yang mengabarkan adanya aksi puluhan warga Mesuji meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar khamami (Bupati Mesuji non aktiv) di bebaskan, dalam aksi tersebut juga menyoal peran Plt Bupati Mesuji H. Saply TH terhadap program-program pemerintah.
Dalam kutipan tersebut sebagai mana dikatakan Panca (kordinator aksi) tentang kekecewaan dan harapannya pada Plt. Bupati Mesuji, Saply, TH.
“Kesenjangan terjadi, BPJS mati, tidak adanya santunan anak yatim, guru ngaji, guru Injil, Marbot dan Infrastruktur. Kami harap Plt. Bupati Mesuji bijak dan tegas, dan melanjutkan program Bupati terdahulu,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota DPRD Kabupaten Mesuji menjelaskan bahwa tidak ada program yang behenti selagi masih dalam koridornya.
" Semua Program Bupati dan wakil Bupati terpilih itu tentu saja Berjalan karena sudah tertuang dalam RPJMD, tidak ada satu pun program yg di bekukan mohon di koreksi jika saya keliru dan jangan hoax terkait hal itu, " terangnya
Lebih lanjut politisi Partai Amanat Nasional tersebut memaparkan bahwa saat ini pemerintah juga mengevaluasi seluruh program yang ada, kondisi tersebut dimaksudkan agar tidak ada lagi kedepanya program yang tidak tepat sasaran atau keluar dari regulasi yang ada.
" Justru jumlah baperlahu yang meludak itu setelah dilakukan cek lokasi banyak data palsu ditemukan pinjam nama orang lain dan juga foto rumah orang lain yang digunakan demi untuk mendapat kan bantuan, dibuktikan lagi dengan data jumlah penduduk miskin yang setiap tahun bertambah padahal setiap tahun di berikan bantuan ini juga harus di pahami oleh kita semua, pemerintah inginkan yang mendapat bantuan itu yang benar benar membutuhkan dan layak untuk mendapatkan, jika terkesan lambat karena pemerintah sedang evaluasi semua program itu, " tegasnya, Rabu (14/8/2019)
Dilain pihak, adanya aksi tersebut juga dianggap tidak berdasar, hal ini sebagaimana dikatakan salah satu tokoh masyarakat Mesuji Iwan Dahri SH. Kalau memang minta khamamik dibebaskan itu gak berdasar, ini OTT lho perkaranya jelas, bukti dan faktanya pasti jelas, itu kpk gak sembarangan nangkap orang, mari sebagai warga yang baik kita hormati proses hukum serta cerdas dalam berfikir, " terangnya via phoncell pada Selasa (13/8/2019)
Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa kabupaten Mesuji cukup luas dengan jumlah penduduk mencapai ratusan ribu jiwa, maka iapun mempertanyakan apakah aksi tersebut memiliki korelasi dengan keinginan warga mesuji pada umumnya.
" Yang perlu kita cermati Mesuji ini luas, jumlah penduduknya lebih dari seratus ribu jiwa, dan kalau yang berangkat itu berkisar 50 orang saja, tinggal kita telaah kira kira apakah benar mereka menyuarakan keinginan warga mesuji pada umumnya, " jelas laki laki yang aktiv di lembaga sosial kemasyarakatan ini.
Selain dari pada itu, pria yang beralamatkan di desa Buko poso way serdang ini juga memaparkan bahwa kepemimpinan H Sapli Th selaku Plt ibarat berbenah, yang nantinya seluruh program tetap akan dilaksanakan manakala program tersebut dinilai sesuai bagi masyarakat.
" Mestinya kita pahami bahwa Pak Saply itu baru Plt dan belum definitif, jika ada perbedaan dalam rentak kepemimpinan dengan bupati sebelumnya itu hal yang wajar, dimana seorang Plt itu lebih banyak kehati hatian, apa lagi pasca ott saya kira beliau juga mencermati rambu rambu kepala daerah yang berstatus pelaksana tugas, terkait program saya hakul yakin jika memang program tersebut bermanfaat pasti akan dilanjutkan, " tandasnya.(Edy)