Pukat Trawl Kembali Beroprasi, Ribuan Nelayan Tradisional Tanjungbalai – Asahan Adukan Nasib Ke DPRD Asahan


MenaraToday.Com – Asahan :

Terkait kembalinya beroperasi pukat trawl di wilayah tangkapan nelayan tradisional khusunya di perairan pinggiran Selat Malaka membuat para nelayan tradisional merasa terusik. Dan atas dasar itulah, ribuan nelayan tradisional Tanjungbalai – Asahan bersatu mendatangi kantor DPRD Asahan untuk mengadukan nasib mereka.


“Kami kesini mengadukan nasib kami kepada para wakil-wakil rakyat yang baru saja dilantik, kami berharap para anggota DPRD Asahan dapat mendengarkan aspirasi kami kemudian mewujudkan apresiasi kami ini dalam sebuah tindakan yang nyata, bukan hanya janji-janji, karena kami telah muak dengan janji-janji manis yang diibaratkan angin surga buat kami” ujar Zainal salah satu orator di depan kantor DPRD Asahan, Rabu (18/9/2019).


Zainal juga menyebutkan bahwa dengan kembalinya pukat trawl menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah dan penegak hukum terhadap para pemilik pukat trawl yang telah melanggar hukum.

“Kami menilai pihak pemerintah dan penegak hukum dalam hal ini lemah dan tidak komitmen dalam memberantas pukat-pukat trawl yang beroperasi di wilayah tangkapan nelayan tradisional. Kami juga menilai pemerintah dan penegak hukum tidak perduli dengan nasib nelayan tradisional sehingga kami berasumsi bahwa ada konspirasi antara pemerintah, penegak hukum dengan pemilik-pemilik pukat trawl” teriak Zainal.
Dalam aksi ini diterima oleh perwakilan anggota DPRD Asahan, Irwansyah Siagian, Muhammad Reza Andhika dan beberapa anggota DPRD yang baru saja duduk di kursi legislatif Asahan.

Pada kesempatan itu Irwansyah Siagian menyebutkan bahwa persoalan ini akan dibahas oleh DPRD Asahan dengan Pemkab Asahan dan Polres Asahan.

“Apa yang saudara-saudara sampaikan akan kita masukkan kedalam agenda rapat dengan pihak instansi terkait, yang jelas kami dari DPRD Asahan adalah wakil dari saudara-saudara untuk menyuarakan aspirasi masyarakat” ujar Irwansyah sembari mengajak 10 orang perwakilan nelayan untuk masuk dan bertemu dengan Ketua DPRD Asahan Baharuddin Harahap.

“Apa yang saudara-saudara sampaikan akan kita bahas setelah pembagian komisi-komisi di DPRD Asahan. Yang jelas kita akan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum baik dari Polres Asahan, Polres Tanjungbalai, Lanal TBA serta pihak Syahbandar” ujarnya.
Setelah bertemu dengan Ketua DPRD Asahan, para nelayan tradisional ini kembali dengan pengawalan pihak Polres Asahan dan Satpol PP. (Adjie)

Lebih baru Lebih lama