MenaraToday.Com – Jakarta :
Pemerintahan
Jokowi-Jusuf Kalla segera menuntaskan masa Pemerintahannya selama lima tahun.
Banyak pekerjaan penting dilakukan dan diselesaikan, termasuk
pencapaian-pencapaian yang berhasil ditorehkan sepanjang lima tahun
Pemerintahan tersebut. Laporan pencapaian 5 tahun Jokowi-JK dipublikasikan
secara resmi pada hari ini,
Jumat
18 Oktober 2019 melalui website www.ksp.go.id/maju-bersama.
Laporan
yang disusun oleh KSP yang menghimpun data dari berbagai kementerian dan
lembaga tersebut menegaskan sejumlah capaian penting yang telah dihasilkan –
terutama, di tengah-tengah masih banyaknya hoax dan disinformasi di ruang
publik kita.
“Seperti
bisa dilihat dalam laporan ini, kita tidak lagi bicara tentang output atau
kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan.
Tapi
kita menampilkan outcomeselama 5 tahun terakhir. Jadi bukan capaian tahun yang
kelima atau terakhir,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr.
Moeldoko
Laporan
5 tahun ini dikoordinir dan disusun Kantor Staf Presiden yang dipersiapkan
antara Juli-September 2019 berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.
Laporan
ini berisi visi Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK yang dicanangkan di tahun 2014
telah dicapai atau telah mengalami kemajuan.
Terdapat
tiga pilar utama dalam laporan kita, yaitu bidang Politik, Ekonomi dan Sosial
Budaya – yang juga mencerminkan tiga pilar yang membentuk Nawacita.
Di
bidang Politik, Pemerintah telah memastikan perlindungan dan rasa aman,
Pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta
tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dalam pembangunan bidang politik.
Salah
satu capaian di bidang politik luar negeri yaitu Indonesia terpilih menjadi
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Kemudian
di bidang Ekonomi, Pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup
manusia Indonesia, produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, serta
kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas di
bidang ekonomi.
Hal
ini dibuktikan dengan kenaikan skor Ease of Doing Business (kemudahan berusaha)
sebagai wujud komitmen Pemerintah melakukan perbaikan struktural
berkesinambungan. Regulasi yang efisien adalah kunci akselerasi pembangunan
ekonomi.
Kemudian
rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35
ribu MW yang dicanangkan Pemerintah.
Selanjutnya
di bidang Sosial dan Budaya, Pemerintah telah memastikan hak rakyat atas tanah
dengan program redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai
objek land reform dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan
418.748 hektar.
Yang
paling populer adalah pelaksanaan bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar
yang telah dibagikan sebanyak 18,9 juta siswa, lalu Program Keluarga Harapan
sebanyak 10 juta keluarga dan 96,8 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat.
Berbagai
catatan pencapaian maupun kekurangan dalam membangun bangsa selama lima tahun
terakhir ini dapat menjadi pembelajaran bersama. Apa yang sudah dilakukan
Pemerintah saat ini akan menjadi fondasi kebijakan untuk mempersiapkan bangsa
Indonesia yang lebih maju lagi ke depan.(efrizal/tim)