 |
| Keterangan Gambar : Suasana Rapat Paripurna DPRD Dharmasraya (Foto : Syaiful Hanif) |
MenaraToday.com - Dharmasraya :
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya tekankan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar lebih meningkatkan profesionalitas kinerja, dan mengedepankan mutu pelaksanaan kegiatan.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) DPRD Dharmasraya Alisa Septiani, saat berlangsungnya rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2019, di ruang sidang utama Senin (13/4/20).
Sidang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Pariyanto. SH, dihadiri anggota dewan terhormat lainnya, serta Sekretaris Daerah H Adlisman. S.sos, M, Si, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan agama, serta seluruh kepala kantor, dinas instansi dilingkungan pemerintah daerah mekar itu.
Jubir DPRD Dharmasraya Alisa Septiani, memaparkan beberapa hal yang perlu menjadi evaluasi bagi Dinas Kesehatan, seperti pengawasan terhadap peredaran obat, maupun jamu, dan kosmetik tidak memiliki izin.
Selain itu, masih adanya fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas kekurangan tenaga okter, dan mobil Ambulance, sehingga pelayanan kesehatan kurang maksimal dirasakan masyarakat
Terpenting lagi, mengatasi keluhan masyarakat atas seringnya kosong obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sehingga pasien BPJS harus membeli obat ke Apotik luar. Tentunya hal ini akan membebankan bagi pasien kurang mampu. Maka kedepan hal ini dapat di atasi.
Sementara itu, perlunya pembenahan total pada Dinas PUPR. Pasalnya, banyak program pembangunan jalan dan jembatan terjadi keterlambatan pelaksanaan. Mulai dari tahap perencanaan, hingga pekerjaan. Sehingga banyak proyek yang mangkrak (terbengkalai) karena tidak selesai sesuai dengan jadwal kontrak. Maka dari itu, kedepan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan pada awal tahun, sehingga tidak ada alasan bagi kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan.
Sementara itu, masih banyak ditemukan hasil proyek tidak memenuhi kualitas sesuai dengan spack. Karena baru beberapa bulan selesai pekerjaan sudah banyak yang jebol dan amblas. Setidaknya tenaga teknis Dinas PUPR melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan protap, sehingga kualitas pembangunan sesuai dengan spesifikasi.
Terpenting lagi menjadi catatan kusus bagi Dinas PUPR adalah kualitas pembangunan jembatan, serta sambungan ruas jalan di ujung jembatan tersebut, ulas Alisa Septiani. (Syaiful Hanif)