Menaratoday.com, Simalungun (Sumut)-
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menggelar diskusi publik melalui video confrence daring pada Senin, 04/05.
Diskusi tersebut mengusung thema " Bansos Pemko Siantar ; Solusi atau masalah baru?", hadir para narasumber yakni Walikota Pematangsiantar diwakili Asisten II Zainal Siahaan, Kadinsos P Silaen, Jubir TGPP Covid19 Siantar, Daniel Siregar dan Sekretaris BPDB Eka Hendra, narasumber kedua yakni Ketua DPRD Kota Pematangsiantar yang diwakili Anggota DPRD Ferry Sinamo, juga akademisi Hendra Simanjuntak dan Direktur ILAJ Fawer Sihite.
Diskusi yang dipandu oleh Gading S selaku moderator ini diawali dengan pertanyaan dasar dan tujuan bansos oleh moderator kepada Pemko Pematangsiantar, Zainal Siahaan menjelaskan bahwa Bansos tersebut diatur dalam instruksi Mendagri yang selanjutnya diputuskan dalam rapat Team Gugus tugas penanganan Covid19 Kota Siantar.
Menanggapi itu, Narasumber kedua Ferry Sinamo mengungkapkan keheranannya terhadap ketidakterbukaan Pemko Pematangsiantar.
"Dasar hukum saja kami tidak diberitahu, jadi gimana tak bermasalah karena Pemko tertutup dan tidak menjelaskan berapa dan untuk apa saja anggaran yang digeser itu dialokasikan. Tidak ada prinsip akuntabilitas !" tegas Ferry yang menginginkan transparansi pemko untuk membuka semua data.
Ferry juga terheran dengan hitung-hitungan angka 200 ribu serta 15.555 KK yang ditetapkan Pemko karena dinilai Pemko tidak menjelaskan darimana kalkulasi dan jumlah sasaran 15.555 KK tersebut.
Senada dengan Ferry, Pembicara lainnya Fawer Sihite menilai bahwa ketidakterbukaan pemko mulai dari sejak penganggaran, pembelanjaan hingga penyaluran bansos dapat diduga sebagai indikasi korupsi.
"Yang kami temukan dilapangan berbeda penghitungannya, 159 ribu temuan kami nominal bansos yang dibagikan sementara pemko menganggarkan 200 ribu. Makanya kami sudah laporkan mereka ke KPK karena ada indikasi penyelewangan dan mark up harga." ujar Fawer.
Menanggapi pendapat narasumber lain, Kadinsos Pariaman Silaen menjelaskan bahwa nominal 200 ribu merupakan penghitungan mereka menyesuaikan dengan bantuan PKH dari Kemensos. Ia menampik adanya dugaan penyelewengan karena menyebut hitungan mereka ada pada angka 192 ribu.
"Itu harga pada tanggal belanja 16 April, dan setiap hari ada fluktuasi harga. Kami juga mentenderkan ini kepada pihak ketiga sesuai hasil dari rapat gugus tugas." ujar Silaen.
Silaen juga tak mau memperdebatkan perihal temuan dari Fawer yang menyebut hitungan mereka dilapangan berbeda dengan hitungan Dinsos, dia juga mengaku menghormati jika persoalan angka ini dibawa oleh Fawer ke ranah hukum KPK.
Sedangkan narasumber keempat Hendra Simanjuntak menilai bahwa dengan situasi saat ini semua pihak hendaknya fokus terhadap sinergitas bersama, ia juga berpendapat bahwa dalam situasi pelik ini setiap pihak harusnya terbuka dan komunikatif agar setiap permasalahan dapat diatasi bersama.
"Pertama patut kita apresias kebijakan ini adalah populis karena sangat dibutuhkan masyarakat disaat ini, namun juga harus ada kebijakan lain seperti solusi untuk biaya kuota kuliah daring juga harapnya bisa diperhatikan pemerintah bagi mahasiswa baik asli siantar maupun yang kuliah disiantar." ujar Hendra.
Disegemen kedua lanjut moderator Gading S, bahwa tingkat ketepat sasaran bansos masih rendah. Ia berkaca terhadap hasil data kuesioner online yang digulirkan GMKI Pematangsiantar-Simalungun bulan april lalu yang menggambarkan masyarakat kota siantar 83% mendapati masih banyak kasus bansos yang tidak tepat sasaran.
Menanggapi pernyataan Gading tersebut, Zainal Siahaan mengakui bahwa kondisi yang mendesak serta situasi sulitnya untuk terjun kelapangan ditengah Covid menjadi tantangan bagi petugas verifikasi data.
"Untuk mengatasi situasi itu kami memaksimalkan peran RT/RW, dan perlu dicatat bila penerima bansos tersebut adalah penerima manfaat JPS lain seperti PKH dan BPNT kami sudah instruksikan tegas agar bansos dikembalikan." ujar Zainal.
Selepas mendengar penjelasan Zainal, narasumber kedua Ferry Sinamo melihat bahwa banyaknya kasus bansos salah sasaran merupakan tanggungjawab pemerintah yang dinilai tidak terbuka dalam menyampaikan tata cara dan kriteria penerima sehingga para petugas dilapangan seakan bertugas tanpa dibekali juklak dan juknis.
"Bapak Kadinsos perlu menjelaskan apa kriteria penerima Bansos ini supaya kita semua tahu karena dilapangan begitu banyak informasi berkeliaran membuat bingung." aku Ferry.
Ferry juga menyoroti kasus sekelompok pelajar dari luar daerah bukan penduduk siantar sehingga tak bisa dicover Bansos.
Diberi kesempatan oleh Moderator, Kadinsos Pariaman Silaen pun memberi penjelasan. Kata pariaman bahwa target utama dari Bansos tersebut adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DTKS Kemensos RI namun dinilai layak menerima, serta terdampak langsung Covid19 karena tidak memiliki pekerjaan tetap.
"Bagi pelajar yang kost disiantar dan masih menetap disiantar walau bukan KTP siantar berhak mendapatkan Bansos dengan cara meminta Surat Keterangan berdomisili dari Lurah, sedapat mungkin pasti kita cover untuk bansos edisi II bulan Mei ini." aku Pariaman sambil menyebut akan menampung aspirasi dari Kuesioner yang diajukan oleh Moderator Gading S.
Saat ditanya moderator Gading S perihal kebijakan sosial bagi orang miskin baru yang di PHK, Zainal mengaku bahwa Pemerintah belum bisa berbuat banyak terhadap mereka.
Diskusi tersebut juga membahas berbagai catatan, seperti kebijakan subsidi untuk penggratisan tagihan air PDAM yang diakui narasumber Ferry Sinamo bahwa DPRD sudah menyurati Walikota hingga Opsi untuk mengubah Bansos dalam menjadi bentuk uang tunai yang diusulkan narasumber Fawer Sihite, sedangkan narasumber Hendra Simanjuntak meminta agar pemerintah menjajaki kebijakan subsidi bagi para pelajar yang diharuskan belajar daring.
"Untuk PDAM, surat sudah sampai pada kita dan mudah-mudahan minggu ini akan keluar jawaban. Dan untuk catatan perdiskusian kita yang lain tentunya akan kami bawakan ke rapat tim Gugus tugas berikutnya." ujar Jubir tim Gugus tugas Daniel Siregar lugas.
Diskusi yang diwarnai tanya jawab itu pun melahirkan beberapa catatan baru, tampak Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun May Luther Dewanto Sinaga, pemerhati Fernando Sihotang, Hotmatua Silalahi, Berkatdo Saragih dan Labok mengajukan beberapa pertanyaan dan tanggapan.
"Dalam diskusi ini terungkap juga ada 1 RT di Siantar Timur yang warganya nyaris tak "dijamah" program Bansos dan lainnya." ujar Hotmatua.
Diskusi pun ditutup dengan pernyataan penutup dari narasumber, dimana narasumber Pemko Pematangsiantar yakni Zainal Siahaan mengaku bahwa sangat mengapresiasi perdiskusian ini serta mengaku akan terus terbuka menyerap aspirasi dari berbagai pihak.
"Termasuk dari lembaga DPRD, dimana Ketua DPRD juga merupakan Wakil Ketua dalam tim gugus tugas ini." beber Zainal.
Ferry Sinamo dalam pernyataan penutupnya meminta agar semua pihak saling bersinergi untuk bekerjasama serta mengawasi pemerintah, ferry juga meminta agar semua pihak dapat memberikan hatinya untuk saling membantu ditengah wabah Covid19.
"Kita harus berbuat, mari berbagi agar meringankan beban saudara-saudara kita. Saya juga sebagai anggota DPRD meminta bila ada masyarakat ingin memberikan masukan untuk diteruskan kepada Pemerintah agar mari kita duduk bersama. Karena keterbukaan seperti inilah yang paling dibutuhkan sekarang." ujar Ferry Sinamo
Sedangkan Hendra meminta agar pemerintah harus memikirkan kebijakan-kebijakan jaring pengaman sosial yang lain khususnya bagi kalangan-kalangan spesifik seperti kalangan artis musik, penenun ulos hingga jasa catering karena juga terdampak Covid19.
Sementara Fawer Sihite menegaskan bahwa pemerintahan di daerah harus benar-benar jujur dan terbuka dalam menangani wabah pandemi ini, fawer meminta pemerintah daerah agar tidak bermain-main dalam pemakaian anggaran.
"Kami akan terus kawal Bansos ini, bipa masyarakat menemukan kejanggalan silakan hubungi kami." tandas Fawer sambil berharap agar KPK segera turun kesiantar menindaklanjuti pengaduan mereka.
Kemudian diskusi pun ditutup dengan rangkuman oleh Moderator Diskusi, Gading S.
"Selain pers, suara masyarakat khususnya melalui medsos juga adalah pilar ke 4 demokrasi. Untuk itu kehadiran kita berdiskusi dan berdialog sangat dibutuhkan guna bahan evaluasi kedepan. Karena wabah ini adalah musuh bersama, maka dengan duduk bersama pula lah kita melawannya." ujar Gading S dalam kesimpulannya.
Sementara itu Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, May Luther Dewanto Sinaga, S.Th menjelaskan bahwa tujuan diskusi melalui video confrence ini adalah guna memberikan pendidikan informatif kepada masyarakat.
"Kita ingin masyarakat tahu dan paham terkait bansos karena masih banyak kesimpangsiuran dilapangan."tutup Luther.(R1/red)