MenaraToday.Com - Jakarta :
Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus, SE, MM didampingi Wakil Bupati Labuhanbatu Utara H. Samsul Tanjung, ST, MH melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bertempat di Ruang Sriwijaya II, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Jakarta. Jumat, (17/3/2023).
Kehadiran Bupati Labura beserta Tim Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara diterima oleh Asisten Deputi (Asdep) Pelayanan Publik Ajib Rakhmawanto. Rombongan yang dikoordinir oleh Bapak Bupati menyampaikan maksud dan tujuan kepada Asdep.
“Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan mendirikan Mal Pelayanan Publik dalam waktu dekat, terkait itu kiranya Kementerian PAN dan RB memberikan arahan dan dapat memberikan rekomendasi perihal Pembangunan MPP dan mendampingi kami Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga kami bisa membentuk Mal tersebut sesuai aturan yang ada,” ujar Bupati.
Bupati juga menyampaikan paparan terkait persiapan pendirian MPP seperti Gambar Pembangunan 3 Dimensi gedung MPP, Gambar lokasi tenan-tenan pelayanan, jenis layanan, dan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Asdep Ajib Rakhmawanto menyampaikan aturan dan perkembangan MPP di Indonesia. Baru 115 MPP di Indonesia. Berarti masih ada 394 Kab/Kota belum terdapat MPP. Mal Pelayanan Publik diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah.
“Oleh karena itu, MPP seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia, pada tahun 2024 nanti kita telah mencanangkan target 100% MPP sudah dibangun di Indonesia. Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.” Ujar Ajib
Ajib menambahkan Mendirikan MPP tidak harus membangun gedung baru yang besar dan megah. Tetapi bagaimana sistem pelayanan publik berjalan optimal dan bagaimana SDM kita memberikan pelayanan terbaik.
Dalam kesempatan yang sama Muhammad Taufik juga menambahkan beberapa tahap koordinasi dan pembangunan MPP mulai dari persiapan, penyiapan teknis, penyiapan sarana dan prasarana sampai akhirnya uji coba paling lama 3 bulan sebelum peresmian.
“Jika menunjukkan hasil yang tidak memerlukan perbaikan atau perbaikan telah selesai dilaksanakan, maka dapat mengusulkan peresmian kepada Menteri”, ujar Taufik
Turut ikut serta dalam koordinasi dan konsultasi ini adalah Kepala Bappeda Muhammad Ikhwan Lubis, ST, MT, Kadis DPMPTSP Sakti Sormin, SE, MM, Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Abdul Hariman, S.Pd, Kadis Sosial Jhon Ferry, S.STP, MM , Kadis Damkar Ahmad Sofyan, ST, Kepala Bagian Organisasi Baharuddin, SH, Kabid Perizinan Azhari Pasaribu, SH, Kabid Cipta Karya PUTR Nazwan Prawira, ST Kepala Bidang Teknologi Informasi Endra Budi, S.Kom, MM.(greg)