MenaraToday.Com - Blitar :
Adanya permintaan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) jembatan di Kabupaten Blitar senilai Rp 12,6 miliar, dibenarkan oleh Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.
Hal tersebut terjadi setelah Rahmat Santoso mengungkap adanya dugaan pungli berupa fee proyek sebesar Rp 300 juta.
“Pihak BNPB memang meminta laporan mengenai pelaksanaan proyek rekon 2 jembatan tersebut, karena dananya sudah dicairkan Desember 2022 dan masuk APBD Pebruari 2023. Ditambah lagi molornya pelaksaan, akibat lelang yang diduga dimainkan untuk mendapatkan fee sebesar Rp 300 juta. Ini kan parah, Februari sampai Agustus 2023 belum dilaksanakan. Padahal tidak mudah mendapatkan bantuan hibah tersebut, setelah diberikan tidak segera diserap dan dilaksanakan. Makanya saya pending juga pengajuan bantuan untuk 2023 ini, nilainya sekitar Rp 50-60 miliar. Karena yang 2022 belum beres,” ujar Wabup.
Sementara itu , Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Ivong Berttyanto pihaknya dihubungi secara lisan oleh BNPB melalui Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR), yang meminta laporan perkembangan dana hibah senilai Rp 12,6 miliar tersebut. “Pihak BNPB meminta laporan dan kronologis perkembangan, pelaksanaan proyek RR 2 jembatan di Blitar,” ujar Ivong, Rabu (16/8/2023).
Karena ada permintaan dari BNPB tersebut,pihaknya membuat rilis yang menjelaskan kronologis dan perkembangan terakhir proyek RR untuk 2 jembatan di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan dan Desa Tunjung Kecamatan Udanawu senilai Rp 12,6 miliar tersebut sampai per 15 Agustus 2023. “Rilis tersebut sudah saya laporkan ke BNPB, sekaligus saya sampaikan kepada media massa,” jelasnya.
Dalam rilis tertanggal 15 Agustus 2023 tersebut ada 9 poin, mulai anggaran hibah RR diterima Pemkab Blitar pada 26 Desember 2022. Kedua, anggaran tersebut masuk DPA BPBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023. Ketiga, Januari-Pebruari 2023 dilakukan review DED dan kondisi eksisting di lokasi. Keempat, proyek RR ini masuk proyek strategis Pemkab Blitar 2023, sebelum lelang terbuka dilakukan review oleh Inspektorat pada Maret-April 2023.
Kemudian poin kelima, Mei 2023 dokumen dikirim ke Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Pemkab Blitar untuk di lelang. Keenam, pelaksaan lelang 15 Juni – 8 Agustus 2023, sampai pengumunan pasca kualifikasi dan berita acara hasil lelang. Ketujuh, 31 Juli 2023 BPBD menerima berita acara hasil lelang dan kini menunggu penandatanganan kontrak sampai 18 Agustus 2023.Selanjutnya kedelapan, kembali diterima berita acara hasil lelang pada 8 Agustus 2023 dan persiapan penandatanganan kontrak 18 Agustus 2023. Terakhir setelah penandatangan kontrak, akan dilakukan Pre Construction Meeting (PCM).
“Itu isi laporan sekaligus rilis yang kita sampaikan kepada BNPB,” ungkap Ivong.
Ketika ditanya apakah ini terkait dengan apa yang diungkapkan Wabup Blitar, Rahmat Santoso terkait adanya dugaan permainan lelang dan pungli berupa fee proyek senilai Rp 300 juta.
Ivong tidak berani menjawab, karena dirinya tidak berwenang mengomentari terkait proses lelang yang menjadi ranah BLP.
“Kalau soal itu saya tidak bisa menjawab, saya juga tidak tahu apakah ada komunikasi antara Pak Wabup dan pihak BNPB terkait proyek RR 2 jembatan ini,” elaknya.
Jika melihat urutan hingga munculnya permintaan laporan oleh BNPB ini, memang berawal dari diungkapkan dugaan permainan lelang proyek 2 jembatan senilai Rp 12,6 miliar dan pungli fee proyek sebesar Rp 300 juta oleh oknum pejabat BLP Setda Pemkab Blitar oleh Wabup Rahmat Santoso.
“Disinggung mengenai dipending atau ditundanya pengajuan bantuan ke BNPB untuk 2023 ini sebesar Rp 50-60 miliar, karena belum beresnya bantuan tahun 2022”.terangnya.
Ivong juga mengaku tidak tahu, tapi membenarkan adanya pengajuan bantuan untuk jalur evakuasi bencana Gunung Kelud dan Tsunami di Kabupaten Blitar. “Bukan sekedar penunjuk arah evakuasi, tapi juga jalurnya seperti jalan di cor dan hotmix agar evakuasi bisa maksimal,” terangnya.
Sampai berita ini ditanyangkan, Iwan Selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa (BPBJ) Setda Kabupaten Blitar yang dulunya dikenal dengan BLP tidak bisa dihubungi baik melalui telpon seluler dan pesan WhatsApp. (Nanik).