MenaraToday.Com - Asahan :
Muhammad Syafi'i Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Mahasiswa Asahan Tanjungbalai Batubara (DPP IPM ASTARA) meminta pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memanggik dan memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai.
Permintaan pemeriksaan itu lantaran DPP IPM ASTARA menemukan adanya Miliyaran Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai yang terindikasi digelembungkan oleh Sekda Kota Tanjungbalai diantaranya, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Total Rp.1.500.000.000. Belanja Tagihan Listrik Total Pagu Rp.1.000.000.000. Rehab Teras Kantor Walikota, Ruang kerja Walikota, dan Ruang Kerja Kantor Walikota Total Pagu Rp.1.000.000.000. Kendaraan Dinas Roda 4 Total Pagu Rp.500.000.000. Kendaraan Dinas Roda 4 Total Pagu Rp.350.000.000. Kendaraan Dinas Roda 4 Total Pagu Rp.650.000.000. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Total Pagu Rp.500.000.000. Bila ditotalkan Menjadi Rp.5,5 Milyar.
"Untuk apa anggaran sebanyak itu pada sekretariat tersebut bahkan ada yang terlihat tumpang tindih seperti kendaraan dinas bermotor sampai 4 judul, ditengah kondisi perekonomian yang sedang buruk Sekdako malah terkesan menghambur hamburkan APBD dengan membuat kegiatan yang tidak berdampak penting bagi masyarakat."Ujar M. Syafi'i, Jumat (27/10/2023)
Masih dikatakan Syafi'i bahwa angka yang digunakan untuk makan dan minum saja sudah mencapai Rp.1,5 Milyar memangnya makanan seperti apa yang dikonsumsi para tamu dan pejabat Pemko itu sehingga menyerap anggaran yang begitu besar, Rehab kantor Walikota Rp.1 Milyar Memangnya terlalu penting rehab kantor itu dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat seperti Sosial Ekonomi Budaya dan infrastruktur di Kota Tanjungbalai.
"Menurut saya itu tidak adil. Sebab melihat angka yang begitu besar dan terindikasi digelembungkan untuk kepentingan Sekretariat Daerah tersebut kami menduga anggaran itu digunakan sebagai ajang pemuas nafsu pribadi kelompok atau golongan para pemangku kepentingan di Pemko Tanjungbalai. Oleh karena itu kami segenap pengurus organisasi kepemudaan DPP IPM ASTARA akan segera melakukan aksi unjuk rasa dihalaman kantor Walikota Tanjungbalai dengan tuntutan mendesak Sekdako Tanjungbalai untuk memaparkan secara rinci atas pengguna APBD tahun 2023 dan mendesak Kapolda, Kajatisu segera turun ke kota Tanjungbalai untuk memeriksa Sekdako Tanjungbalai."ujar Aktivis Muda itu mengakhiri. (Nn)