MenaraToday.Com - Samosir :
Sekretaris Komisi B DPRD Sumut dari Partai Gerindra, Gusmiyadi meninjau lokasi banjir bandang di Desa Kenegerian Sihotang, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Senin (11/12/2023)
Saat peninjauan tersebut, Gusmiyadi menyampaikan bahwa bencana alam yang menelan korban jiwa dan merusak rumah warga dan sekolah ini dikarenakan banyaknya lahan gundul di perbukitan Kenegerian Sihotang.
Di kesempatan tersebut, Gusmiyadi menekankan agar seluruh Stakeholder ikut mengambil bagian untuk melakukan reboisasi untuk menyelamatkan kelestarian lingkungan di kawasan perbukitan Danau Toba dimasa yang akan datang.
"Saya kira ini adalah semacam fenomena gunung es, bahwa kawasan hutan yang ada di seluruh Sumatera Utara tampaknya membuat kita harus lebih sigap tentang bagaimana untuk mengantisipasi dalam skala yang besar sewaktu-waktu terjadi," sebutnya.
Ketua DPC Gerindra Kota Pematangsiantar ini juga menyebutkan upaya mengatasi masalah banjir dan longsor di kawasan Danau Toba harus diatasi dengan reboisasi besar-besaran
" Semua stakeholder harus turun tangan dan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pihak swasta," Ujarnya.
Gusmiyadi juga menerangkan, di kawasan hutan di sana ada yang dikelola oleh perusahaan yang bergerak di bidang perhutanan dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan-kegiatan lainnya di luar dari sektor hutan.
"Tentunya, pihak perusahan harus sadar untuk memberikan kontribusi besar dalam hal melakukan proses penghijauan sebagai bagian kompensasi atas kegiatan mereka di kawasan hutan dan semua stakeholder harus duduk bersama dan punya visi yang sama dan Semua stakeholder harus duduk bersama dan punya visi yang sama untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan kawasan perbukitan Danau Toba sebab situasi kawasan hutan diperbukitan kita semakin hari semakin gundul," terangnya.
Dia pun berharap dengan keterlibatan semua stakeholder melakukan reboisasi besar-besaran akan menyelamatkan kelestarian lingkungan Danau Toba.
" Penghijauan Danau Toba harus kita selamatkan karena bukan hanya milik Sumatera Utara, bukan pula hanya milik Indonesia, tetapi milik dunia," Jelas Gusmiyadi.
Sementara itu salah seorang warga Kenegerian Sihotang dalam pertemuan dengan Komisi B DPRD Sumut bersama Bupati Samosir menyampaikan, masyarakat Kenegerian Sihotang telah melakukan survey langsung ke perbukitan Kenegerian Sihotang,
“Dari hasil survey lapangan ditemukan adanya penebangan liar dan ada penduduk yang tinggal disitu untuk berkebun,” terang Maringan Sihotang sembari bertanya apakah itu bisa distop dan sebaiknya kawasan itu dijadikan hutan lindung agar masyarakat tidak lagi hitir-hitir untuk tinggal. (***)