MenaraToday.Com - Asahan :
Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Al Washliyah Asahan meminta agar APH mengusut aliran dana Bimtek Kepala Desa se Kabupaten Asahan yang menyalahi Permen Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pelaksanaan Bimtek yang diduga memperkaya oknum Kades dan oknum-oknum tertentu.
Ketua PD IPA Asahan, Said Ibnu Rulian Ahmad melalui Bendahara PD IPA Asahan Zaldi Hafiz Jmmayya menyebutkan kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh Kepala Desa se Kabupaten Asahan diduga dilakukan dengan cuma-cuma, padahal Dana Desa dikucurkan oleh pemerintah untuk membuat kegiatan yang berdampak untuk masyarakat desa, namun faktanya KEPALA Desa malah menghambur-hamburkan anggaran yang tidak ada faedahnya.
"Kami meminta kepada Kapolres Asahan dan Kajari Asahan untuk mengusut kasus ini dan memeriksa aliran dana Bimtek dan kami juga meminta agar Bupati Asahan melakukan evaluasi terhadap Kadis PMD Asahan yang diduga ikut andil dalam mengelola Dana Bimtek yang bersumber dari Dana Desa". Ujarnya.
Zaldi menduga dalam pengelolaan dana Bimtek ini dijadikan ajang korupsi berjamaah , seba dana desa tersebut tidak di ketahui kemana alirannya. Karena setiap tahunnya Kades mendapatkan anggaran sebesar kurang lebih 1 miliyar lebih namun jika tidak di optimalkan dengan baik maka ini sangat berdampak buruk untuk pembangunan di desa, apa lagi diduga kegiatan bimtek ini di pungut per orang sebesar Rp. 5 juta, bayangin jika di kali sekitar 177 desa, kemana uangnya.
"Kita akan menyampaikan hal ini kepada APH untuk mengusut dana Bimtek tersebut, karena bimtek yang dilakukan tidak ada manfaatnya kepada masyarakat desa. Padahal Kejaksaan Agung RI sudah mengingatkan kepada Aparatur Desa Indonesia untuk tidak menggunakan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan Bimtek dan penggunaannya mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023. Namun demikian, kegiatan Bimtek ini tetap saja dilaksanakan, namun tetap tidak di iyakan oleh pemerintah di kabupaten Asahan". Ujarnya
Zaldi Hafiz Ummayya akan berjanji segera turun ke kantor Bupati Asahan dan juga Dinas PMD Asahan untuk meminta transparansi dan juga Ke Polres dan Kejari agar segera menyelidiki kemana aliran dana tersebut. (NN)