Desakan Copot Kejari Padangsidimpuan karena diduga ugal ugalan dalam penegakan hukum menggelegar didepan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan, Desakan tersebut disampaikan sekumpulan massa yang menamakan diri dari Barisan Intelektual Pembaharuan Tapanuli Bagian Selatan (BIP Tabagsel) Rabu (21/8/2024)
Dalam orasinya Raynaldi Siregar mendesak Kejagung RI agar segera mencopot Kejari Kota Padangsidimpuan Dr.Lambok MJ Sidabutar karena fenomena penegakan hukum dikota Padangsidimpuan saat ini terkesan tidak profesional alias ugal ugalan. Atas kekecewaan nya Reynaldi mengajak seluruh mahasiswa dan pemuda bersatu mengawal setiap proses penegakan hukum dikota Padangsidimpuan
"Sangat memalukan, hari ini kita dipertontonkan dengan penegakan hukum yang terkesan ugal ugalan, Hal tersebut dibuktikan dengan Prapid dalam kasus MKS dengan amar putusan perkara nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.PSP di ruang Tirta pengadilan kota Padangsidimpuan, Majelis hakim menolak eksepsi termohon III (Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan) untuk seluruhnya,"kata Reynaldi
Lebih lanjut, Reynaldi Siregar mengatakan bahwa seorang aparat penegak hukum wajib hati hati dan profesional dalam menegakkan hukum, Jangan sampai hukum merampas hak orang tidak bersalah
"Sebagai Pemuda, kita akan terus mengawal penegakan hukum dikota Padangsidimpuan jangan sampai dipermainkan apalagi dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan kelompok, Jangan main main dikota Padangsidimpuan, masyarakat Sidimpuan sudah pintar pintar, Masyarakat kota padangsidimpuan sudah tau hukum,"katanya
Aliansi yang tergabung dari mahasiswa dan pemuda yang mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Polres Padangsidimpuan ini terlihat membentangkan 1 lembar spanduk yang bertuliskan "Pak Kejagung Ri Perintahkan Jamwas agar segera memeriksa kepala kejaksaan negeri Padangsidimpuan. Sebab diduga ugal ugalan dalam menjalankan proses hukum"
Pantauan awak media, Massa sempat melakukan aksi blokir jalan dan walk out tidak mau mendengar tanggapan perwakilan dari pihak kejaksaan negeri Sidimpuan, karna mereka memintak tanggapan langsung dari Kejari bukan dari perwakilan.(Ucok Siregar)