MenaraToday.Com - Pandeglang :
Puluhan massa yang tergabung dalam Kelompok Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Pokja RSUD) Labuan, kembali melakukan aksi unjuk rasa dihalaman gedung Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Provinsi Banten RSUD Labuan. Senin (10/2/2025).
Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah persoalan kepada manajemen RSUD Labuan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, diantaranya terkait rekrutmen tenaga kerja yang harus mengutamakan tenaga kerja lokal, diduga adanya pungli rekrutmen tenaga kerja, adanya dugaan upah pekerja non nakes yang tidak sesuai dengan UMKM/UMP yang berlaku, limbah dan amdal, berikut adanya dugaan pengondisian job proyek.
Berdasarkan pantauan, setelah orasi para pendemo meminta pihak manajemen RSUD Labuan menjelaskan dan menyampaikan jawaban terkait persoalan diatas. Alhasil, dibantu pihak kepolisian gabungan dari Polisi Resor (Polres) Pandeglang yang dikomandoi oleh Kompol Waras Yudi Soemito, SH.MM. selaku Kapolsek Labuan, keinginan para pengunjuk rasa pun berhasil menghadirkan Tb. Lili Nazaruddin selaku Sekretaris RSUD Labuan dihadapan para pendemo untuk menjelaskan.
"Kami hadir di rumah sakit labuan ini tidak mencari musuh tapi mencari silaturahim, mencari kekeluargaan, mencari teman mencari sahabat, untuk memastikan rumah sakit Labuan ini beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat Labuan dan sekitarnya, tidak ada niatan lain, Hal-hal yang sudah dibahas oleh temen-temen pokja, ini hanya mengulangi lagi mengulangi lagi," demikian dikatakan Tb. Lili Nazaruddin ditengah-tengah para pendemo.
Lili Nazaruddin juga menyampaikan, siap menerima diskusi secara terbuka dengan masyarakat.
"Kami selalu terbuka, Kami selalu memberikan ruang dengan teman-teman lembaga, masyarakat yang ada di Labuan ini untuk melaksanakan diskusi silaturahim, kemudian kami lanjutkan silaturahim ini dengan koordinator Pokja yang Alhamdulillah punya niatan dan semangat yang sama untuk memastikan rumah sakit Labuan ini berjalan dengan baik," ujarnya.
Lili menegaskan, bahwa perekrutan tenaga kesehatan (Nakes) dan non nakes akan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Hal tersebut, lanjutnya, sudah sering disampaikan kepada pihak Pokja RSUD berulang kali.
"Hal-hal yang tadi disampaikan oleh teman-teman ini sering kita sampaikan, bukan kali ini saja, bahwa kaitan dengan tenaga kerja dan yang lain sebagainya, ini pasti akan memprioritaskan masyarakat sekitar, dalam rekrutmen baik nakes maupun non nakes, ini pasti memprioritaskan masyarakat sekitar lingkungan labuan, ini sering kita sampaikan, tidak ada yang instan, tidak ada yang ketika kita makan langsung terasa pedasnya," jelas Lili.
Sementara terkait amdal, pihak RSUD Labuan sudah mengajukan permohonan izin lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang.
"Terkait amdal, saya jelaskan kami ini user (pengguna), kami sudah mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, karena rumah sakit Labuan ini kurang dari 10.000 meter kemudian type nya type C, bahwa persyaratannya cukup UPL-UKL dan persyaratan itu sudah kami lengkapi dan sesuai dengan ketentuan, oleh karena itu teman-teman silahkan nanti dipertanyakan terhadap Dinas lingkungan hidup" terangnya.
Meski demikian, massa merasa belum terpuaskan atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan oleh pejabat sekretaris RSUD Labuan Tb. Lili Nazarudin. Massa meminta agar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten dihadirkan dalam jangka waktu 3x24 jam.
"Jika dalam jangka waktu 3x24 jam Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak hadir ke RSUD Labuan untuk bertemu dengan masyarakat, kami akan melakukan aksi demo jilid 2 dengan jumlah massa yang lebih banyak jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi," ancam pendemo. (Ila)